KAJIAN NORMATIF PELAYANAN PUBLIK

 

Nama                     : Anya Wahyu Wira Hasti

NPM                      : 21400043

Mata Kuliah           : Pelayanan Publik

Program Studi        : Ilmu Administrasi Negara

Dosen Pengampu    : Dr. Drs. H. Suwardi, M.Si


BAB 13

KAJIAN NORMATIF PELAYANAN PUBLIK

13.1         Pendahuluan

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Kajian normatif dalam pelayanan publik bertujuan untuk memastikan pemerintah memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas terhadap masyarakat. Norma hukum memiliki arti luas yaitu suatu kumpulan aturan yang dibuat untuk mendorong tindakan setiap anggota masyarakat. Norma Hukum berfungsi sebagai pedoman hidup dalam masyarakat dan lingkungan sehari-hari meskipun terkadang harus dipaksakan. Purnadi Purbacarakan dan Soejono Soekanto mengatakan bahwa norma hukum terdiri dari kaidah atau pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidup.

Dalam Pasal UUD 1945 yang lebih mengarah pada pelayanan publik terdapat pada Pasal 34 ayat 3 yang bunyinya " Negara-negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ". Selain itu pelayanan Publik juga diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelaksanaan Pelayanan Publik diatur juga dalam Peraturan Mentri, diantaranya yaitu:

1.      Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan  RB ) No.  15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanaan.

2.      Permenpan RB No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3.      Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

4.      Permendagri No. 138 Tahun 2017 Mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan satu pintu di daerah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

5.      Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas.

Urgensi dalam pelayanan publik memuat tentang efektivitas dan efisiensi, standar pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik. Urgensi dalam kajian normatif pelayanan publik terdiri dari beberapa aspek yang penting:

1.      Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik sangat diperlukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2.      Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government

Transformasi pelayanan publik melalui E-Government sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik..

3.      Pengawasan dan Penilaian Pelayanan Publik

Pengawasan dan penilaian pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa penyelenggara pelayanan publik memenuhi kewajiban mereka.

4.      Kebijakan dan Regulasi yang Jelas

Kebijakan dan regulasi yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi hak-hak mereka..

5.      Koordinasi dan Kolaborasi

Koordinasi dan kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu, urgensi dalam kajian normatif pelayanan publik terdiri dari beberapa aspek yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi hak-hak mereka.

Problematika dalam kajian normatif pelayanan publik muncul karena adanya berbagai isu yang menghambat pelaksanaan prinsip, aturan, dan standart dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti adanya keterbatasan pejabat pemerintah dalam menggunakan diskresionary power dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah, adanya permasalahan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, adanya keterbatasan aksesibilitas fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas.

Ruang lingkup kajian normatif pelayanan publik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip, aturan, standar, dan pedoman yang mengatur penyelenggaraan layanan publik oleh pemerintah.

13.2          Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang Pelayanan Publik           

Dalam UUD 1945 Indonesia secara tidak eksplisit menyebutkan "pelayanan publik" didalamnya. Namun, ada beberapa pasal UUD 1945 mencakup prinsip-prinsip yang mendasari pelayanan publik, Pasal-Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan pelayanan publik yaitu :

1.      Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam pasal ini menjamin berbagai hak asasi manusia yang merupakan dasar dari pelayanan publik, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pelayanan kesehatan.

2.      Pasal 31 tentang Pendidikan

Pasal ini mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan serta kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan.

Pasal 31 ayat (1) berbunyi Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat (4) berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

3.      Pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal ini mengatur tentang kewajiban negara untuk mengurus fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pasal 34 ayat (1) berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 ayat (2) berbunyi "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.


4.      Pasal 27 ayat (2) tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak

Pasal ini mengatur tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Pasal di atas memberikan dasar konstitusional untuk pelayanan publik di Indonesia. Negara berkewajiban untuk menyediakan layanan dasar kepada warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pekerjaan. Prinsip-prinsip ini juga yang mendasari berbagai undang-undang dan peraturan yang lebih spesifik tentang pelayanan publik. Pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan cerminan dari pemenuhan hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, serta pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan warga negara.

Namun, dalam pasal UUD tahun 1945 yang lebih mengarah pada pelayanan publik terdapat pada pasal 34 ayat 3 yang bunyinya " Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ".

13.3         UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Salah satu peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam undang-undang ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk standar pelayanan, pengaduan masyarakat, penyelesaian sengketa, dan peran serta masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah :

Ø  Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Ø  Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.

Ø  Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ø  Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab. Pembina sebagaimana dimaksud terdiri atas :

a.       Pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;

b.      Gubernur pada tingkat provinsi;

c.       Bupati pada tingkat kabupaten; dan

d.      Walikota pada tingkat kota.

        Penanggungjawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga. Dimana penanggungjawab 
            tersebut adalah pejabat yang ditunjuk pembina. Penanggung jawab mempunyai tugas :

a.       mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;

b.      melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan

c.       melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

Organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan. Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi :

a.       pelaksanaan pelayanan.

b.      pengelolaan pengaduan masyarakat

c.       pengelolaan informasi

d.      pengawasan internal

e.       penyuluhan kepada masyarakat; dan

f.       pelayanan konsultasi.

Dalam melakukan pelayanan publik juga diperlukan adanya evaluasi. Evaluasi terhadap kinerja pelaksana dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

13.4         Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a.       Ruang lingkup Pelayanan Publik.

b.      Sistem pelayanan terpadu.

c.       Pedoman penyusunan Standar Pelayanan;

d.      Proporsi akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan berjenjang

e.       Pengikutsertaan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan publik.

Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi :

a. pelayanan barang publik;

b. pelayanan jasa publik; dan

c. pelayanan administratif.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah. Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah yang diamanaymbs wutkan dalam pasal-pasal tersebut di atas secara substansial memiliki keterkaitan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, kelima Peraturan Pemerintah tersebut digabung menjadi 1 (satu) Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ruang lingkup Penyelenggara Pelayanan Publik merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijabarkan agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan

Penyelenggara Pelayanan Publik oleh badan hukum lain yang melaksanakan Misi Negara. Setiap institusi penyelenggara negara, korporasi berupa badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, lembaga independen, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan hukum lain dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik apabila menjalankan Misi Negara dan memiliki ukuran besaran biaya tertentu dan jaringan yang dimiliki luas.

Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan Masyarakat sebagai akibat kemajuan ekonomi dan tuntutan pelayanan yang lebih nyaman, Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan kebutuhan Masyarakat, agar tidak menimbulkan diskriminasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi Masyarakat pada umumnya. Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik diperlukan untuk menjamin Pelayanan Publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan Masyarakat. Peran serta Masyarakat tidak hanya dalam bentuk peran serta secara aktif dalam penyusunan Standar Pelayanan, tetapi juga sampai dengan pengawasan dan evaluasi penerapan standar, evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan, serta penyusunan kebijakan Pelayanan Publik. Dengan mempertimbangkan hal-hal seperti tersebut di atas, maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini untuk menjadi pedoman, baik bagi Penyelenggara maupun Masyarakat dan Piha.

13.5         Pelayanan Publik menurut Peraturan Menteri

13.5.1                Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Permenpan  RB ) No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Pedoman Standar Pelayanan mengatur pedoman penyusunan standar pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.      Ruang Lingkup Standar Pelayanan

Menguraikan jenis-jenis pelayanan yang harus disediakan oleh instansi pemerintah serta parameter yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2.      Prinsip-prinsip Standar Pelayanan

Menekankan pada prinsip-prinsip pelayanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

3.      Proses Penyusunan Standar Pelayanan

Memberikan langkah-langkah yang harus diikuti oleh setiap instansi pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan standar pelayanan. Ini termasuk analisis kebutuhan, konsultasi publik, dan penyusunan dokumen standar.

4.      Elemen-elemen Standar Pelayanan

Menyusun elemen-elemen standar pelayanan yang meliputi komponen seperti persyaratan pelayanan, sistem dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, dan mekanisme pengaduan serta penilaian kinerja.

5.      Evaluasi dan Pengawasan

Menetapkan mekanisme untuk evaluasi berkala dan pengawasan terhadap implementasi standar pelayanan untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan diikuti dan dipatuhi oleh seluruh instansi pemerintah.

6.      Peningkatan Kapasitas

Mengatur tentang upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam rangka memahami dan melaksanakan standar pelayanan dengan baik.

Dengan mengikuti pedoman ini, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih berkualitas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap pemerintah.

13.5.2                Permenpan RB No. 16 Tahun 2017

Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Mengatur tentang survei kepuasan masyarakat sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan pelayanan. Survei ini digunakan sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini:

1.      Tujuan dan Manfaat Survei

Untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah dan menggunakan hasil survei sebagai dasar untuk melakukan perbaikan layanan.

2.      Ruang Lingkup Survei

Survei meliputi seluruh jenis pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

3.      Metode Penyusunan Survei

Pedoman ini menjelaskan metode penyusunan survei yang meliputi perencanaan, penyusunan instrumen survei, pelaksanaan survei, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan hasil survei.

4.      Indikator Kepuasan Masyarakat

Menetapkan indikator-indikator yang harus diukur dalam survei kepuasan masyarakat, seperti kejelasan dan kepastian layanan, persyaratan layanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, kualitas sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.

5.      Teknik Pengumpulan Data

Menjelaskan berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam survei, seperti kuesioner, wawancara, dan observasi.

6.      Prosedur Pelaksanaan Survei

Menguraikan langkah-langkah prosedural dalam pelaksanaan survei, termasuk persiapan, pelaksanaan di lapangan, dan pemantauan pelaksanaan survei.

7.      Analisis dan Penyajian Data

Memberikan panduan tentang cara mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hasil survei secara akurat dan objektif.

8.      Penggunaan Hasil Survei

Mengatur tentang bagaimana hasil survei kepuasan masyarakat harus digunakan oleh instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan.

9.      Pelaporan dan Publikasi

Menetapkan kewajiban bagi instansi pemerintah untuk menyusun laporan hasil survei dan mempublikasikannya kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan pedoman ini, diharapkan instansi pemerintah dapat secara konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan umpan balik yang diterima dari masyarakat.

13.5.3                Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 4 Tahun 2010

Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi di tingkat kecamatan. Poin yang diatur dalam peraturan ini:

1.        Ruang Lingkup

Pelayanan administrasi yang diselenggarakan di kecamatan mencakup berbagai bidang seperti kependudukan, perizinan, dan pelayanan sosial lainnya.

2.        Tujuan PATEN

·         Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

·         Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi di kecamatan.

·         Memberikan kepastian hukum dalam pelayanan administrasi

3.        Pelaksanaan Pelayanan

PATEN dilaksanakan oleh kecamatan sebagai unit pelayanan administrasi terpadu. Pelayanan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan berkelanjutan.

4.        Struktur Organisasi

Kecamatan membentuk unit pelayanan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PATEN. Unit ini dipimpin oleh seorang kepala unit yang bertanggung   kepada camat.

5.        Standar Pelayanan

Kecamatan harus menetapkan standar pelayanan yang jelas dan terukur. Standar pelayanan mencakup waktu penyelesaian, biaya, dan prosedur yang harus diikuti.

6.        Pengawasan dan Evaluasi

Pelaksanaan PATEN diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

7.        Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dilibatkan dalam proses evaluasi dan pengawasan pelayanan administrasi. Ada mekanisme pengaduan yang disediakan bagi masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan.

13.5.4                Permendagri No 138 Tahun 2017 Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pelayanan     Satu Pintu Didaerah Untuk Memudahkan Maysarakat Dalam Mendapatkan Pelayanan.

Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (PMTSD) yang mengatur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di daerah.

 

PENUTUP

Dalam penutup artikel ini, dapat disimpulkan bahwa kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelayanan publik, menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai landasan utama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam beberapa peraturan mengenai Pelayanan Publik ini menekankan perlunya penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau, serta mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.

Dalam kajian normatif mengenai peraturan perundang-undangan terkait kebijakan publik, kita telah melihat bahwa regulasi merupakan instrumen penting dalam membentuk dan mengarahkan kebijakan yang berdampak pada masyarakat secara luas. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai undang-undang dan peraturan yang ada, kita dapat memahami bagaimana aspek-aspek hukum seperti legalitas, keadilan, dan efektivitas diintegrasikan dalam proses pembentukan kebijakan publik.

Dengan demikian, kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan tentang kebijakan publik tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ahmad, Badu. 2018.Pelayanan Publik Teori dan Praktik. Manggu Makmur Tanjung Lestari. Bandung. Bumi Aksara

Maulidiah, Sri. 2014. Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)). Bandung. CV Indah Prahasta

Raharjo, Muhammad Mu'iz. 2021. Manajement Pelayanan Publik. Jakarta. Bumi Aksara

Rahmadana, Muhammad Fitri, Arin Tentrem Mawati, dkk. 2020. Pelayanan Publik. Bengkulu. PT Yayasan Kita Menulis

Robert. 1996. Pelayanan publik, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

JURNAL & PERATURAN :

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 TAHUN 2010 Tentang Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi di Kantor Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)

( https://www.ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/211 )

Ketentuan Normatif Dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dan Peraturan Daerah

Yang Merupakan Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Upaya Perlindungan Atasekspresi Budaya Tradisional Masyarakat

( https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jjhk/article/view/2494/1177 )

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

( https://peraturan.bpk.go.id/Details/138635/permenkes-no-43-tahun-2019)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

( https://peraturan.bpk.go.id/Details/132602/permen-pan-rb-no-16-tahun-2017)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

            ( https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf )


BIODATA PENULIS

Anya Wahyu Wira Hasti lahir di Sukoharjo pada tanggal 05 Mei 2002. Saya merupakan mahasiswa aktif Semester 6 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta. 


Komentar

Posting Komentar