KAJIAN NORMATIF PELAYANAN PUBLIK
Nama : Anya Wahyu Wira Hasti
NPM : 21400043
Mata Kuliah : Pelayanan Publik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Dosen Pengampu : Dr. Drs. H. Suwardi, M.Si
BAB 13
KAJIAN NORMATIF PELAYANAN
PUBLIK
13.1
Pendahuluan
Penyelenggaraan pelayanan publik
merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga
negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik
Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Kajian normatif dalam pelayanan publik
bertujuan untuk memastikan pemerintah memberikan pelayanan yang prima dan
berkualitas terhadap masyarakat. Norma hukum memiliki arti luas yaitu suatu
kumpulan aturan yang dibuat untuk mendorong tindakan setiap anggota masyarakat.
Norma Hukum berfungsi sebagai pedoman hidup dalam masyarakat dan lingkungan
sehari-hari meskipun terkadang harus dipaksakan. Purnadi Purbacarakan dan
Soejono Soekanto mengatakan bahwa norma hukum terdiri dari kaidah atau pedoman
untuk perilaku atau bertindak dalam hidup.
Dalam Pasal UUD 1945 yang lebih mengarah pada
pelayanan publik terdapat pada Pasal 34 ayat 3 yang bunyinya "
Negara-negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak ". Selain itu pelayanan
Publik juga diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelaksanaan Pelayanan
Publik diatur juga dalam Peraturan Mentri, diantaranya yaitu:
1.
Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB ) No.
15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanaan.
2.
Permenpan
RB No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
4.
Permendagri
No. 138 Tahun 2017 Mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan satu pintu di
daerah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
5.
Peraturan
Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di
puskesmas.
Urgensi
dalam pelayanan publik memuat tentang efektivitas dan efisiensi, standar
pelayanan, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik. Urgensi dalam
kajian normatif pelayanan publik terdiri dari beberapa aspek yang penting:
1.
Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan
publik sangat diperlukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.
Transformasi
Pelayanan Publik melalui E-Government
Transformasi pelayanan publik
melalui E-Government sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat
terhadap pelayanan publik..
3. Pengawasan
dan Penilaian Pelayanan Publik
Pengawasan
dan penilaian pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan memastikan bahwa penyelenggara pelayanan publik memenuhi
kewajiban mereka.
4.
Kebijakan
dan Regulasi yang Jelas
Kebijakan dan regulasi yang jelas
sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan
efektif dan efisien, serta memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi hak-hak
mereka..
5.
Koordinasi
dan Kolaborasi
Koordinasi
dan kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga, dan masyarakat sangat
penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa
pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Oleh karena itu, urgensi dalam kajian
normatif pelayanan publik terdiri dari beberapa aspek yang penting untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa masyarakat dapat
memenuhi hak-hak mereka.
Problematika dalam kajian normatif
pelayanan publik muncul karena adanya berbagai isu yang menghambat pelaksanaan
prinsip, aturan, dan standart dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti
adanya keterbatasan pejabat pemerintah dalam menggunakan diskresionary power
dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah, adanya permasalahan
semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, adanya keterbatasan
aksesibilitas fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, dan
kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
Ruang lingkup kajian normatif
pelayanan publik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip,
aturan, standar, dan pedoman yang mengatur penyelenggaraan layanan publik oleh
pemerintah.
13.2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur tentang Pelayanan Publik
Dalam UUD 1945 Indonesia secara tidak eksplisit menyebutkan
"pelayanan publik" didalamnya. Namun, ada beberapa pasal UUD 1945 mencakup
prinsip-prinsip yang mendasari pelayanan publik, Pasal-Pasal dalam UUD
1945 yang berkaitan
dengan pelayanan publik yaitu :
1.
Pasal
28A-28J tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Dalam
pasal ini menjamin berbagai
hak asasi manusia yang merupakan dasar dari pelayanan publik, seperti hak untuk
hidup, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas pelayanan
kesehatan.
2.
Pasal
31 tentang Pendidikan
Pasal ini mengatur tentang hak
dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan serta kewajiban
pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan.
Pasal 31 ayat (1) berbunyi Setiap
warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat (4) berbunyi "Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.
3.
Pasal
34 tentang Kesejahteraan Sosial
Pasal ini mengatur tentang kewajiban negara untuk
mengurus fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta mengembangkan sistem
jaminan sosial.
Pasal 34 ayat (1) berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang
terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 ayat (2) berbunyi "Negara mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
4.
Pasal
27 ayat (2) tentang Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak
Pasal ini mengatur tentang hak setiap
warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan."
Pasal di atas memberikan dasar
konstitusional untuk pelayanan publik di Indonesia. Negara berkewajiban untuk
menyediakan layanan dasar kepada warga negara, seperti pendidikan, kesehatan,
kesejahteraan sosial, dan pekerjaan. Prinsip-prinsip ini juga yang mendasari
berbagai undang-undang dan peraturan yang lebih spesifik tentang pelayanan
publik. Pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan cerminan dari
pemenuhan hak-hak yang diatur dalam UUD 1945, serta pelaksanaan pemerintahan
yang baik (good governance) yang berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan
responsivitas terhadap kebutuhan warga negara.
Namun, dalam pasal UUD tahun 1945 yang lebih
mengarah pada pelayanan publik terdapat pada pasal 34 ayat 3 yang bunyinya "
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak ".
13.3
UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Salah satu peraturan yang mengatur
tentang penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Dalam undang-undang ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mendorong transparansi
dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk
standar pelayanan, pengaduan masyarakat, penyelesaian sengketa, dan peran serta
masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Tujuan undang-undang tentang
pelayanan publik adalah :
Ø
Terwujudnya
batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan
kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
Ø
Terwujudnya
sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum
pemerintahan dan korporasi yang baik.
Ø
Terpenuhinya
penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ø
Terwujudnya
perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.
Ruang lingkup pelayanan publik meliputi
pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat
tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial,
energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor
strategis lainnya.
Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan
pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab. Pembina sebagaimana
dimaksud terdiri atas :
a.
Pimpinan
lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan
lembaga lainnya;
b.
Gubernur
pada tingkat provinsi;
c.
Bupati
pada tingkat kabupaten; dan
d.
Walikota
pada tingkat kota.
tersebut adalah pejabat yang ditunjuk pembina. Penanggung jawab mempunyai tugas :
a.
mengoordinasikan
kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan
pada setiap satuan kerja;
b.
melakukan
evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
c.
melaporkan
kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan
kerja unit pelayanan publik.
Organisasi penyelenggara berkewajiban
menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan.
Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekurang-kurangnya meliputi :
a.
pelaksanaan
pelayanan.
b.
pengelolaan
pengaduan masyarakat
c.
pengelolaan
informasi
d.
pengawasan
internal
e.
penyuluhan
kepada masyarakat; dan
f.
pelayanan
konsultasi.
Dalam melakukan pelayanan publik
juga diperlukan adanya evaluasi. Evaluasi terhadap kinerja pelaksana dilakukan
dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur
dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan
peraturan perundang-undangan.
13.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Materi yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini meliputi:
a.
Ruang
lingkup Pelayanan Publik.
b.
Sistem
pelayanan terpadu.
c.
Pedoman
penyusunan Standar Pelayanan;
d.
Proporsi
akses dan kategori kelompok Masyarakat dalam Pelayanan berjenjang
e.
Pengikutsertaan
Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan publik.
Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi :
a.
pelayanan barang publik;
b.
pelayanan jasa publik; dan
c.
pelayanan administratif.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan
peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal
20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan
Pemerintah. Mengingat materi yang terkandung dalam kelima Peraturan Pemerintah
yang diamanaymbs wutkan dalam pasal-pasal tersebut di atas secara substansial
memiliki keterkaitan, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua
pihak, kelima Peraturan Pemerintah tersebut digabung menjadi 1 (satu) Peraturan
Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ruang lingkup Penyelenggara Pelayanan
Publik merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijabarkan agar tidak
menimbulkan kerancuan dalam penerapannya, terutama berkaitan dengan
Penyelenggara Pelayanan Publik oleh
badan hukum lain yang melaksanakan Misi Negara. Setiap institusi penyelenggara
negara, korporasi berupa badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik
daerah, lembaga independen, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah
Penyelenggara Pelayanan Publik. Badan hukum lain dapat dikategorikan sebagai
Penyelenggara Pelayanan Publik apabila menjalankan Misi Negara dan memiliki
ukuran besaran biaya tertentu dan jaringan yang dimiliki luas.
Dalam rangka memenuhi tuntutan
kebutuhan Masyarakat sebagai akibat kemajuan ekonomi dan tuntutan pelayanan
yang lebih nyaman, Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang dengan
mempertimbangkan proporsionalitas dan kebutuhan Masyarakat, agar tidak
menimbulkan diskriminasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan
tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi Masyarakat pada umumnya. Peran serta
Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik diperlukan untuk menjamin
Pelayanan Publik dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta sesuai
dengan kebutuhan dan harapan Masyarakat. Peran serta Masyarakat tidak hanya
dalam bentuk peran serta secara aktif dalam penyusunan Standar Pelayanan,
tetapi juga sampai dengan pengawasan dan evaluasi penerapan standar, evaluasi
kinerja dan pemberian penghargaan, serta penyusunan kebijakan Pelayanan Publik. Dengan mempertimbangkan
hal-hal seperti tersebut di atas, maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini
untuk menjadi pedoman, baik bagi Penyelenggara maupun Masyarakat dan Piha.
13.5
Pelayanan Publik menurut
Peraturan Menteri
13.5.1
Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan RB ) No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pedoman Standar Pelayanan mengatur pedoman
penyusunan standar pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1.
Ruang Lingkup Standar Pelayanan
Menguraikan jenis-jenis pelayanan
yang harus disediakan oleh instansi pemerintah serta parameter yang harus
dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Prinsip-prinsip
Standar Pelayanan
Menekankan pada prinsip-prinsip
pelayanan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Proses
Penyusunan Standar Pelayanan
Memberikan langkah-langkah yang
harus diikuti oleh setiap instansi pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan
standar pelayanan. Ini termasuk analisis kebutuhan, konsultasi publik, dan
penyusunan dokumen standar.
4. Elemen-elemen
Standar Pelayanan
Menyusun elemen-elemen standar
pelayanan yang meliputi komponen seperti persyaratan pelayanan, sistem dan
prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk layanan, sarana dan
prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, dan mekanisme pengaduan
serta penilaian kinerja.
5. Evaluasi
dan Pengawasan
Menetapkan mekanisme untuk
evaluasi berkala dan pengawasan terhadap implementasi standar pelayanan untuk
memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan diikuti dan dipatuhi oleh
seluruh instansi pemerintah.
6. Peningkatan
Kapasitas
Mengatur tentang upaya
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam rangka memahami dan
melaksanakan standar pelayanan dengan baik.
Dengan mengikuti pedoman ini, diharapkan
pelayanan publik menjadi lebih berkualitas, responsif, dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap pemerintah.
13.5.2 Permenpan RB No. 16 Tahun 2017
Tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Mengatur tentang
survei kepuasan masyarakat sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan pelayanan. Survei ini digunakan
sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut
poin-poin penting yang diatur dalam peraturan ini:
1.
Tujuan dan Manfaat Survei
Untuk mengukur kepuasan
masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah dan
menggunakan hasil survei sebagai dasar untuk melakukan perbaikan layanan.
2.
Ruang Lingkup Survei
Survei meliputi seluruh jenis
pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat
maupun daerah.
3.
Metode Penyusunan Survei
Pedoman ini menjelaskan metode
penyusunan survei yang meliputi perencanaan, penyusunan instrumen survei,
pelaksanaan survei, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan
hasil survei.
4.
Indikator Kepuasan Masyarakat
Menetapkan indikator-indikator
yang harus diukur dalam survei kepuasan masyarakat, seperti kejelasan dan
kepastian layanan, persyaratan layanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif,
kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, kualitas sarana dan prasarana, serta
penanganan pengaduan.
5. Teknik
Pengumpulan Data
Menjelaskan berbagai teknik
pengumpulan data yang dapat digunakan dalam survei, seperti kuesioner,
wawancara, dan observasi.
6. Prosedur
Pelaksanaan Survei
Menguraikan langkah-langkah
prosedural dalam pelaksanaan survei, termasuk persiapan, pelaksanaan di
lapangan, dan pemantauan pelaksanaan survei.
7. Analisis
dan Penyajian Data
Memberikan panduan tentang cara
mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hasil survei secara akurat dan
objektif.
8. Penggunaan
Hasil Survei
Mengatur tentang bagaimana hasil
survei kepuasan masyarakat harus digunakan oleh instansi pemerintah untuk
melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan.
9. Pelaporan
dan Publikasi
Menetapkan kewajiban bagi
instansi pemerintah untuk menyusun laporan hasil survei dan mempublikasikannya
kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Dengan pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan pedoman ini,
diharapkan instansi pemerintah dapat secara konsisten meningkatkan kualitas
pelayanan publik berdasarkan umpan balik yang diterima dari masyarakat.
13.5.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 4 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) mengatur
tentang penyelenggaraan pelayanan administrasi di tingkat kecamatan. Poin yang diatur dalam peraturan
ini:
1.
Ruang Lingkup
Pelayanan administrasi yang
diselenggarakan di kecamatan mencakup berbagai bidang seperti kependudukan,
perizinan, dan pelayanan sosial lainnya.
2.
Tujuan PATEN
·
Meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat.
·
Meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi di kecamatan.
·
Memberikan
kepastian hukum dalam pelayanan administrasi
3.
Pelaksanaan Pelayanan
PATEN dilaksanakan oleh kecamatan
sebagai unit pelayanan administrasi terpadu. Pelayanan dilakukan dengan prinsip
transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan berkelanjutan.
4.
Struktur Organisasi
Kecamatan membentuk unit
pelayanan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PATEN. Unit ini dipimpin
oleh seorang kepala unit yang bertanggung
kepada camat.
5.
Standar Pelayanan
Kecamatan harus menetapkan
standar pelayanan yang jelas dan terukur. Standar pelayanan mencakup waktu
penyelesaian, biaya, dan prosedur yang harus diikuti.
6.
Pengawasan dan Evaluasi
Pelaksanaan PATEN diawasi dan
dievaluasi secara berkala untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan
peningkatan kualitas pelayanan.
7.
Partisipasi Masyarakat
Masyarakat
dilibatkan dalam proses evaluasi dan pengawasan pelayanan administrasi. Ada
mekanisme pengaduan yang disediakan bagi masyarakat yang merasa tidak puas
dengan pelayanan yang diberikan.
13.5.4 Permendagri No 138 Tahun 2017 Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Didaerah Untuk Memudahkan Maysarakat Dalam Mendapatkan Pelayanan.
Peraturan ini mencabut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika
perkembangan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (PMTSD) yang mengatur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di
daerah.
PENUTUP
Dalam penutup
artikel ini, dapat disimpulkan bahwa kajian normatif terhadap peraturan
perundang-undangan dalam pelayanan publik, menyoroti pentingnya kepatuhan
terhadap regulasi sebagai landasan utama untuk meningkatkan kualitas layanan
kepada masyarakat. Dalam beberapa
peraturan mengenai Pelayanan Publik ini menekankan
perlunya penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang cepat,
mudah, dan terjangkau, serta mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi,
dan akuntabilitas publik.
Dalam kajian
normatif mengenai peraturan perundang-undangan terkait kebijakan publik, kita telah melihat
bahwa regulasi merupakan instrumen penting dalam membentuk dan mengarahkan
kebijakan yang berdampak pada masyarakat secara luas. Melalui analisis yang
mendalam terhadap berbagai undang-undang dan peraturan yang ada, kita dapat
memahami bagaimana aspek-aspek hukum seperti legalitas, keadilan, dan
efektivitas diintegrasikan dalam proses pembentukan kebijakan publik.
Dengan demikian, kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan tentang kebijakan publik tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.
DAFTAR
PUSTAKA
BUKU :
Ahmad, Badu. 2018.Pelayanan Publik Teori dan Praktik. Manggu Makmur Tanjung Lestari. Bandung. Bumi Aksara
Maulidiah, Sri. 2014. Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)). Bandung. CV Indah Prahasta
Raharjo, Muhammad Mu'iz. 2021. Manajement Pelayanan Publik. Jakarta. Bumi Aksara
Rahmadana, Muhammad Fitri, Arin Tentrem Mawati, dkk. 2020. Pelayanan Publik. Bengkulu. PT Yayasan Kita Menulis
Robert. 1996. Pelayanan publik, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
JURNAL & PERATURAN :
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4
TAHUN 2010 Tentang Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) (Studi di Kantor Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)
( https://www.ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/article/view/211 )
Ketentuan
Normatif Dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dan Peraturan Daerah
Yang Merupakan Pelaksanaan Undang-Undang Hak
Cipta Dalam Upaya Perlindungan Atasekspresi Budaya Tradisional Masyarakat
( https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jjhk/article/view/2494/1177 )
Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
( https://peraturan.bpk.go.id/Details/138635/permenkes-no-43-tahun-2019)
Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
( https://peraturan.bpk.go.id/Details/132602/permen-pan-rb-no-16-tahun-2017)
Undang
– Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
( https://jdih.bapeten.go.id/unggah/dokumen/peraturan/4-full.pdf )
BIODATA PENULIS
Anya Wahyu Wira Hasti lahir di Sukoharjo pada tanggal 05 Mei 2002. Saya merupakan mahasiswa aktif Semester 6 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
.jpeg)
Terima kasih kakak untuk informasinya🙏🏻
BalasHapuswah sangat bermanfaat kak materinya ☺️🙏🏻
BalasHapussangat menarik informasinyaaa ☺️☺️
BalasHapus